Yang Harus diperhatikan Saat Proses PBJP

Posted on 22.22 Under 0 komentar

Illustrasi (Sumber: Google)
Di beberapa forum sering kali ada beberapa anggota terutamanya dari penyedia yang selalu mengeluh atas ketidak mengertian mereka terhadap persyaratan lelang yang dianggap mereka tidak searah dengan ketentuan atau kebutuhan lelang, dimana mereka merasa , syarat yang di buat dalam dokumen pengadaan seakan akan menutup rejeki mereka karena terhalang oleh persyaratan yang membuat mereka selalu gugur dimedan pelelangan.
  • Ditanya pada penjelasan selalu dijawab ” sesuaikan dengan dokumen ” 
  • Disanggah setelah pengumuman dijawab ” evaluasi sudah sesuai dengan dokumen pengadaan “
  • Dilakukan pengaduan namun hanya sebatas pengaduan tanpa kepastian
    .
Hal yang menarik saya bahas disini adalah, mengapa harus mempersyaratkan hal hal yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan pekerjaan, padahal dari proses perencanaan sampai dengan pemilihan, sudah ada pedoman PA/PPK/Pokja untuk mencari penyedia barang dan jasa, baik itu Pepres Pengadaan, PP, Permen  dan aturan laiannya.
Mungkin disini saya coba mengulas dari beberapa pasal yang tertuang dalam Perpres , yang selayaknya sebagai acuan Pokja  untuk menyusun dokumen, walaupun semua bentuk persyaratan adalah wewenang PPK,  Mari kita merujuk ke Pepres Nomer 54 tahun 2010 dan perubahannya, tentang Pengadaan barang dan jasa.
  1. Pada Pepres Nomer 54 tahun 2010 pada bagian menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitifsangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak padapeningkatan pelayanan publik; pada huruf b “bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mungkin dari huruf a dan b, dapat dipetik kata : Kompetitif, yang sederhana, jelas dan komprensif. Pengertian dari kata tersebut adalah .
  • Kompetitif adalah suatu hal yang berhubungan dengan persaiangan/kompetisi. dalam hal ini kompetitif dapat diposisikan sebagai perebutan atau keadaan berkompetisi yang terjadi untuk memenangkan persaingan. Contohnya adalah petinju kelas dunia harus bersaing juga dengan petinjua kelas dunia juga, tidak mungkin petinju kelas dunia dipersandingkan dengan petinju kelas ringan.
  • sederhana, jelas dan komprehensif artinya, yaitu memilih penyedia tidak dilakukan terlalu berlebihan, dan tidak meminta hal hal yang diluar kebutuhan sepanjang yang dipersyaratkan diterima jelas oleh peserta dan setiap persyaratan yang diminta dapat dipertanggungjwabkan . Persyaratan tetap harus memiliki aspek pemilihan penyedia
Berdasarkan uraian saya diatas, mari kita menuju pasal pasal/ketentuan yang mengurai tentang petunjuk untuk proses pemilihan penyedia barang dan jasa yang diawali   dari proses perencanaan sampai dengan proses pemilihan, tentang bagaimana cara membuat persyaratan yang baik sesuai dengan level/kualifikasi penyedia yang nanti jadi pegangan baik PA/PPK dan Pokja dalam hal memilih penyedia barang dan jasa. Seblum saya mengulas tentang hal tersebut, tentunnya kita harus mengetahui apa pengertian pengadaan barang dan jasa dan apa pengertian penyedia barang dan jasa dan dokumen pengadaan.
Pasal 1 ayat 1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/SatuanKerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Berbicara kegiatan diatas, tentunya untuk memperoleh barang dan jasa, maka dibutuhkan yang namanya penyedia barang dan jasa. Pengertian penyedia barang dan jasa adalah adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Berdasarkan hal tersebut , untuk memilih penyedia barang dan jasa, maka setelah PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan dan terlebih dulu melakukan pengkajian, maka disusunlah dokumen pengadaan. Pengertian dari dokumen pengadaan adalah adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
Nah sudah saatnya kita membicarakan rentetan pasal pasal /ketentuan sebagai pedoman PA bilamana berbicara dari proses perencanaan.

PROSES PERENCANAAN ( PA )

  • Pasal 8 ayat 1 ” (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan. Sebelom diumumkan,  rencana Umum pengadaan tentunya  salah satunya menetapkan kerangkan acuan kerja  .  KAK tentunya berisikan segala bentuk yang meliputi salah satuanya uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud, dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan; dan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan.  Berdasarkan uraian diatas pertanyaanya , bagaimana cara PA juga mengidentifikasi kebutuhan prsyaratan untuk memilih penyedia sesuai uraian KAK yang sudah di susun? salah satunya tentang pemaketan yang setidaknya akan mempengaruhi persyaratan. Pada pasal 24 ayat 2 disebutkan ” Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis dan ayat 3 huruf d ” dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. Jadi sudah jelas dari awal proses perencanaan larangan untuk meminta persyaratan yang tidak obyektif sebenarnya tidak perlu dilakukan.Apa pengertian dari  obyektif?  obyektif adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Jadi dalam hal menentukan persyaratan, kita dilarang untuk meminta persyaratan yang bersifat pribadi atau kepentingan. Bilamana dipruntukan untuk usaha kecil , maka persyaratan harus kompetitif untuk usaha kecil.

RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN  ( PPK DAN POKJA )

  • Pasal 11 ayat 1 PPK menetapkan RPP baik itu HPS, spesifikasi dan Rancangan Kontrak. RPP itu disusun setelah PPK mengkaji ulang rencana umum pengadaan yang sudah diserahkan PA ke PPK untuk segera ditetapkan RPP.  Dalam hal ini PPK bersama sama Pokja  dapat saja meminta usulan kepada PA bilamana ada salah satu ketentuan yang mungkin tidak sependapat dengan PA, contohnya, PA salah memaketkan pekerjaan dengan misalnya yang sebenarnya paket diperuntukan untuk usaha kecil namun di paketkan untuk usaha non kecil dengan meminta persyaratan persyaratan yang kemungkinan tidak dapat dipenuhi usaha kecil ( Pasal 11 ayat  2 huruf a )

PEMILIHAN PENYEDIA BARANG DAN JASA ( POKJA )

  • Pasal 17 ayat 2 tugas Pokja ULP adalah  Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa serta menyusun/menetapkan  dokumen pengadaan. Untuk memilih penyedia barang dan jasa diawali dengan perencanaan pemilihan penyedia barang dan jasa sesuai pasal  34 ayat 3 yaitu :Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan salah satunya
  1. menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  2. mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan
  3. memperhatikan ketentuan tentang pemaketans ebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
Tahapan diatas dapat dilakukan pada saat pengkajian ulang paket pekerjaan atau pada saat PPK menyerahkan RPP ke ULP untuk bersama sama kembali mnegecek semua persyaratan atau meneliti kembali baik syarat spesifikasi teknis, HPS dan rancangan Kontrak. Bilamana ada usulan , Pokja dapat saja mengusulkan perubahan perubahan dan yang nantinya bilamana ada perbedaan pendapat, maka Pokja meminta PA untuk memberikan putusan final dan menerbitkan surat revesi rencana pelaksanaan pengadaan.
Setelah adanya revisi RPP, maka Pokja menyusun dokumen pengadaan berdasarkan RPP tersebut  dan selanjutnya akan dilakukan pelelangan/pemilihan penyedia barang dan jasa.
Tahapan perubahan perubahan tidak berhenti disana, apabila masih saja ada persyaratan persyaratan yang sudah dikaji sebelum dilakukan pemilihan penyedia barang dan jasa. Pasal 77 ayat 1, ” Pokja ULP wajib memperjelas isi dokumen pengadaan dengan memberikan penjelasan penjelasan persyrtan, mana yang diangap subsantasi dan mana yang tidak subsantasi agar tidak membingungkan penyedia. Pada saat penjelasan, bukan berarti Pokja menunggu pertanyaan dari peserta, namun sebenarnya adalah memberikan penegasan penegasan yang diangap susah dimengerti peserta.
Pertanyaan pertanyaan peserta pada saat penjelasan wajib dijawab Pokja dengan mempelajari kembali pertanyaan tersebut, apakah harus diusulkan perubahan atau tidak. Jangan sekali sekali hanya ingat kalimat ”sesuaikan dengan dokumen” tanpa terlebih dahulu mengkaji pertanyaan tersebut.  Bilamana pertanyaan tersebut memang benar atau tidak sesuai dengan kebutuhan, maka Pokja dapat mengusulkan perubahan dimaksud kepada PPK dan bilamana disetujui dapat dilakukan adendum dokumen pengadaan. Semisal contoh, Perpajakan, masih saja ada Pokja meminta pajak bulanan padahal sudah cukup hanya SPT tahunan. Permintaan dokumen kualifikasi yang diminta dilampirkan, padahal pasal 56 sudah tidak wajib dilampirkan, hanya cukup di isikan dalam isian kualifikasi. Permintaan personil berlebihan, sudah ada ketentuan Permen PU yang mengatur dan persyaratan lainnya yang wajib diperhatikan.
Memperhatikan hal tersebut, setidaknya sebelum batas akhir pemasukan dokumen atau setelah penjelasan, dokumen pengadaan dapat disepakati oleh pihak pihak PBJ yang tentunya memuat ketentuan yang sesuai dengan aturan.
Demikianlah yang dapat saya uraikan, semoga dapat dipahami.
Penulis: I Made Heryana (Pokja di ULP Kota Denpasar)



About SGI

Sanagi Group Indonesia (SGI) . Learn more about SGI here and connect with SGI community in Twitter,Facebook


0 komentar