Penjelasan Penyimpangan Dan Penambahan Syarat Saat Proses PBJP

Posted on 22.32 Under 0 komentar

illustrasi (Sumber: Google)
Sebenernya Peraturan Presiden Nomer 4 Tahun 2015 sebagai perubahan Pepres Nomer 54 tahun 2010 dan pada lampiran SBD nya yang menjadi satu kesatuan aturan yang tidak terpisahkan, begitu pula SBD Permen PU sangat memberi ruang Pokja untuk melakukan evaluasi yang lebih membutuhkan pemahaman dan memberikan ruang untuk memutuskan berdasarkan kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara nilai yang tertuang dalam dokumen pengadaan.
Hari ini saya ingin mengulas tentang sebuah klausul IKP yang menurut saya sangat jarang dibaca oleh Pokja, sehingga pada saat evaluasi , Pokja lebih banyak membandingkan persyaratan yang dibuat di dokumen menjadi syarat BAKU HANTAM, yaitu, bilamana salah satu persyaratan penyedia tidak sesuai dengan dokumen pengadaan, maka digugurkan, sekalipun penyedia melampirkan persyaratan tersebut tetap saja digugurkan karena syarat yang dilampirkan tidak sama/sesuai dengan syarat yang sudah dicantumkan dalam dokumen pengadaan.Alasan klasik pun muncul, Pokja beralasan bahwa sistim lelang yang digunakan adalah SISTIM GUGUR, yang artinya tidak ada/sesuai GUGUR.
Apa itu sistim gugur?    Sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen   Pemilihan  Penyedia  Barang/Jasa   dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan   administrasi,   persyaratan  teknis,  dan kewajaran harga. Terhadap Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa  Lainnya  yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugu
dari penjelasan diatas sangat dapat dipahami, Pokja hanya memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran apakah memenuhi syarat atau tidak. Berbicara memenuhi syarat artinya, memastikan syarat syarat yang dilampirkan/ditawarkan penyedia sesuai dengan syarat yang dituangkan dlam dokumen pengadaan.
Ulasan ini muncul karena banyak sekali yang menggugurkan penawaran penyedia dengan alasan bahwa apa yang diminta dalam dokumen pengadaan menjadi sebuah kewajiban mutlak harus sesuai/sama dengan apa yang dilampirkan dalam dokumen penawaran peserta, padahal peserta tersebut jelas jelas juga melampirkan syarat tersebut namun memang berbeda.
Perbedaan ini lah yang akan saya ulas, apakah perbedaan itu wajib menggugurkan?

PENYIMPANGAN

Saya akan ulas berdasarkan sebuah contoh. Pada dokumen pengadaan dipersyaratkan SKT Pelaksana bangunan gedung. Pada saat evaluasi, Pokja menggugurkan penyedia karena menawarkan SKA ahli teknik bangunan gedung. Ketika ditanya, mengapa Pokja menggugurkan penawaran peserta tersebut? Jawaban Pokja adalah, bahwa personil yang ditawarkan tidak sesuai dengan personil yang di minta pada dokumen pengadaan, yaitu meminta SKT pelaksana bangunan gedung, namun ditawarkan SKA ahli teknik banggunan gedung.
Dari kasus diatas, apakah penilaian Pokja benar? mari kita bedah perlahan lahan dengan menggunakan ayat ayat yang tertuang dalam IKP.
IKP 27 Ketentuan Evaluasi
  • Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai denganketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.
  • Penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan.
Pertama  mari kita tanyakan dulu, apakah persyaratan tadi MENYIMPANG? jawaban saya jelas menyimpang, karena di dokumen pengadaan jelas meminta SKT namun ditawarkan SKA.
Kedua, Apakah ada MERUBAH /MEMPENGARUHI  LINGKUP PEKERJAAN?jawaban saya, setelah kita mengetahui bhawa SKT dan SKA tadi secara kualifikasi atau ruang lingkup pekerjaannya sama dan dapat dikatakan SKA lebih tinggi kualifikasinya dan dalam diskripsi/penjelasan SKA tadi sama sama melaksanakan bangunan gedung, maka tidak mempengaruhi lingkup pekerjaan.
Jadi mari kita simpulkan sesuai ayat IKP diatas yang mengatakan bahwa peyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan. Jadi berdasarkan uraian diatas, maka penawaran peserta jelas tidak dapat digugurkan, karena tidak menjadi sebuah penyimpangan yang merubah lingkup pekerjaan.
Dasar acuan lainnya juga adalah yang tertuang dalam IKP Point 27.11 Angka 1 Huruf c
  • Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP dan khusus personil inti serta peralatan utama minimal tercantum dalam LDK
Penjelasannya adalah, pada setiap persyaratan teknis adalah menjadi sebuah persyaratan minimal bukan maksimal ( kecuali syarat wajib ditetapkan dan dituliskan dengan range range min dam maks ). Kasus diatas adalah bahwa persyaratan SKT adalah persyaratan minimal dalam dokumen pengadaan dan SKA yang ditawarkan menjadi persyaratan maksimal yang  ditawarkan penyedia. Sepanjang sesuai dan walaupun menyimpang namun secara lingkup kualitas tidak mempengaruhi, maka SKT yang diganti dengan SKA tidak dapat digugurkan.
(Refrensi LKPP)
1
1
Contoh diatas juga berlaku pada setiap kasus bukan hanya pada kasus personil ( kontruksi ). Pokja hanya diharapkan mampu meyakinkan penawarn peserta apakah menyimpang mempengaruhi lingkup pekerjaan ataukah tidak. Jika menyimpang, maka gugurkan, jika penyimpangan tidak mempengaruhi lingku pekerjaan, maka diluluskan
PENAMBAHAN SYARAT
Pada IKP Yang sama juga tertuang klausul atau kalimat :
Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
Penjelasannya adalah, bahwa Pokja dilarang meminta persyaratan diluar yang sudah ditetapkan dalam dokumen pengadaan, atau hal ini bisa kita merujuk kepasal 79 ayat 2 yaitu Pokja dilarang menambah/mengurangi persyaratan setelah batas akhr pemasukan dokumen pengadaan.
Sebuah contoh, pada sebuah pelelangan terdapat 3 yang lulus evaluasi penawaran, namun setelah masuk ke pembuktian kualifikasi, Pokja meminta agar setiap peserta membuktikan alat adalah kepemilikan diri sendiri atau tidak dapat meminjam atau menyewa. Padahal dalam dokumen jelas dapat dibuktikan dengan sewa/kepemilikan. Terhadap permintaan tersebut, hanya 1 penyedia saja yang dapat memenuhinya, padahal jika Pokja tidak meminta persyaratan tambahan tersebut, semua penyedia lulus kualifikasi.
Nah contoh diatas salah satu kasus dimana didalam melakukan evaluasi, tidak diperbolehkan Pokja meminta hal hal yang secara pemenuhannya tidak dapat dilakukan semua penyedia yang lulus atau yang memenuhi kualifikasi.
Semoga bermanfaat.
Penulis: I Made Heryana (Pokja ULP Kota Denpasar)


About SGI

Sanagi Group Indonesia (SGI) . Learn more about SGI here and connect with SGI community in Twitter,Facebook


0 komentar