Kontrak Rancang Bangun Proyek Infrastruktur

Posted on 23.36 Under 0 komentar

  I)   Penanganan  Konstruksi Proyek Infrastruktur

     Kita  pahami  bahwa  penanganan  konstruksi  yang  baik  mempunyai  konstribusi  yang  paling  besar terhadap  penyelesaian proyek  infrastruktur.  Penanganan  administrasi  kontrak yang  tidak  profesional tidak   hanya   akan   menimbulkan   kerugian   atas   suatu   proyek   secara   individual,   tetapi   akan menyebabkan  terjadinya  kerugian  yang  berlanjut,  sebab  dengan  terlambatnya  penyelesaian  proyek akan  berakibat  terlambatnya  pengoperasian  asset,  yang  berarti  juga  terlambatnya  pemanfaatan proyek,   baik   secara   ekonomi   maupun   secara   finansial   seperti   antara   lain   proyek   jembatan, jalan/jembatan layang, jalan/jalan tol, proyek listrik, gas, rumah susun dan lain sebagainya. Selanjutnya  pada  proyek-proyek  secara  fisik  telah  dinyatakan  selesai,ternyata  masih  banyak  yang menyimpan  masalah  administrasi,  baikdalam  kaitan  adanya  sengketa  antara  pengguna  jasa  dan penyedia jasa kontraktor berupa masalah klaim konstruksi yang tidak jarang berlanjut ke pengadilan, maupun dalam kaitan dengan pihak pemeriksa, utamanya bagi proyek-proyek pemerintah.


II)            Pemahaman Peraturan Per-UU-an Proyek Infrastruktur


Per-UU-an yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi selain dari Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres No 54 Tahun 2010 s/d perubahan ke-empat Perpres No 04 tahun 2015, kita tidak dapat  melepaskan  dari  per-uu-an  yang  langsung  berkaitan  dengan  pekerjaan  konstruksi.  Undang-Undang  No  18  tahun1999  tentang  Jasa  Konstruksi,   Peraturan  Pemerintah No  29  tahun  2000 dan Peraturan Pemerintah No 59 tahun 2010 tentangperubahan Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2000. Ketentuan  lain  (internasional)  yang  mengatur kontrak  rancang  bangun  adalah FIDIC  Condition  of Contract  for  Plant,  Design  and  Build  (Yellow  Build) sebagaimana yang diamanatkan  Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Bapak  M  Basuki  Hadimuljono  didalam  sambutannya  1 Januari 2015 pada peluncuran buku Persyaratan Umum Kontrak untuk Instalasi dan Rancang Bangun yang  merupakan terjemahan  dari  FIDIC  Condition  of  Contract  for  Plant,  Design  and  Build  Yellow Build)  karena  kebutuhan  akan  persyaratan  umum  kontrak  Instalasi  dan  Rancang  Bangun  sejalan dengan Program Pemerintah untuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan dengan Kontrak Rancang Bangun pada era 2015-2019 ini.

II.1.Pengertian Jasa Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi /Terintegrasi.

Pasal 1 ayat 1 dan 2 UU No 18 tahun 1999 yang dimaksud Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi  perencanaan  pekerjaan  konstruksi,  layanan  jasa  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi, dan layanan jasa konsultansi Pengawasan pekerjaan konstruksi; Sedangkan Pekerjaan   konstruksi   adalah   keseluruhan   atau   sebagian   rangkaian   kegiatan perencanaan  dan/atau  pelaksanaan  beserta  pengawasan  yang  mencakup  pekerjaan  arsitektural, sipil,  mekanikal,  elektrikal,  dan  tata  lingkungan  masing-masing  beserta  kelengkapannya,  untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain; Selanjutnya  menurut  Perpres  No  54  tahun  2010  sd  perubahan  ke-empat  Perpres  No  04  tahun 2015 yang dimaksud Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.Dari  pengertian  tersebut   jasa  konstruksi  merupakan  rangkaian  dari  jasa  perencanaan,  jasa pelaksanaan  dan  jasa  pengawasan  yang  dapat  terpisah atau terintegrasi sebagaimana  diatur didalam Perpres No 54 tahun 2010 pasal 50 ayat 2 huruf d dan ayat 6 pasal 54 ayat 2 serta  PP No 29 pasal 20 ayat 1,2 dan  pasal 13 ayat 1 yaitu dalam hal pekerjaan terintegrasi, kontrak kerja  konstruksi dapat dituangkan dalam 1 (satu) kontrak kerja konstruksi dan dilakukan dengan cara pelelangan  terbatas  yang  bersifat  kompleks  dengan  menggabungkan  kegiatan  perencanaan, pelaksanaan dan/atau Pengawasan.

II.2. Dasar Pemilihan Kontrak Rancang Bangun

Tertuang didalam PP No 29 tahun 2000 Pasal 13 butir 2 bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan dengan layanan jasa konstruksi secara terintegrasi adalah pekerjaan yang :
a. bersifat kompleks;
b. memerlukan teknologi tinggi;
c. mempunyai risiko tinggi; dan
d. memiliki biaya besar.

Pada  pasal  1  ayat  15  Perpres  No  54  tahun  2010  yang  dimaksud  Pekerjaan  Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang  didesain  khusus  dan/atau  pekerjaan  yang bernilai  di  atas  Rp  100.000.000.000,00  (seratus miliar rupiah). Selanjutnya  pada  penjelasan  pasal  6ayat  1 huruf  b  PP  No  29  tahun  2000  yang  dimaksud pekerjaan  dengan  teknologi  tinggi adalah  pekerjaan  konstruksi  yang  dalam  pelaksanaannya banyak   menggunakan   peralatan   berat   dan   tenaga   ahli   maupun   tenaga   terampil   sehingga merupakan pekerjaan yang resiko tinggi dan memiliki biaya yang besar.

II.3 Dasar Pemilihan Kontrak Rancang Bangun bersifat Lumpsum
Pada  pasal  21  ayat  1  PP  No  29  tahun  2000  yang  dimaksud  kontrak  kerja  konstruksi  dengan bentuk imbalan Lump Sum merupakan  kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu  tertentu  dengan jumlah  harga  yang  pasti  dan  tetap  serta  semua  risiko  yang mungkin  terjadi  dalam  proses  penyelesaian  pekerjaan  yang  sepenuhnya  ditanggung  oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah
.
Selanjutnya pada pasal 21 ayat 2 PP No 29 tahun 2000 yang dimaksud kontrak kerja konstruksi dengan  bentuk  imbalan  Harga  Satuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20 ayat  (3)  huruf  a angka  2  merupakan  kontrakjasa  atas penyelesaian  seluruh  pekerjaan  dalam  jangka waktu tertentu  berdasarkan  harga  satuan  yang  pasti  dan  tetap  untuk  setiap  satuan/unsur  pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran  bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia jasa.


Dengan  demikian  mengingat  pekerjaan  konstruksi  rancang  bangun  resiko  tinggi  dan  memiliki  biaya yang besar sesuai penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf b PP No 29 tahun 2000 yang dimaksud pekerjaan  dengan  teknologi  tinggi  adalah  pekerjaan  konstruksi  yang  dalam  pelaksanaannya banyak   menggunakan   peralatan   berat   dan   tenaga   ahli   maupun   tenaga   terampil   sehingga  merupakan  pekerjaan  yang  resiko  tinggi  dan  memiliki  biaya  yang  besar maka  lebih  tepat menggunakan  kontrak lumpsum (resiko sepenuhnya ditanggung penyedia jasa).

Purnakarya 2013 Kementerian PU Gol IV/e
Direktur Sanggahdan Monev (2008-2013) LKPP
Purnakarya 2013 Kementerian PU Gol IV/e
Direktur Sanggah
dan Monev (2008
-
2013) LKPP


About SGI

Sanagi Group Indonesia (SGI) . Learn more about SGI here and connect with SGI community in Twitter,Facebook


0 komentar