Sanagi Group Indonesia: Kontrak Rancang Bangun Proyek Infrastruktur

Kontrak Rancang Bangun Proyek Infrastruktur

Posted on 23.36 Under blog 0 komentar

I) Penanganan Konstruksi Proyek Infrastruktur

Kita pahami bahwa penanganan konstruksi yang baik mempunyai konstribusi yang paling besar terhadap penyelesaian proyek infrastruktur. Penanganan administrasi kontrak yang tidak profesional tidak hanya akan menimbulkan kerugian atas suatu proyek secara individual, tetapi akan menyebabkan terjadinya kerugian yang berlanjut, sebab dengan terlambatnya penyelesaian proyek akan berakibat terlambatnya pengoperasian asset, yang berarti juga terlambatnya pemanfaatan proyek, baik secara ekonomi maupun secara finansial seperti antara lain proyek jembatan, jalan/jembatan layang, jalan/jalan tol, proyek listrik, gas, rumah susun dan lain sebagainya. Selanjutnya pada proyek-proyek secara fisik telah dinyatakan selesai,ternyata masih banyak yang menyimpan masalah administrasi, baikdalam kaitan adanya sengketa antara pengguna jasa dan penyedia jasa kontraktor berupa masalah klaim konstruksi yang tidak jarang berlanjut ke pengadilan, maupun dalam kaitan dengan pihak pemeriksa, utamanya bagi proyek-proyek pemerintah.

II) Pemahaman Peraturan Per-UU-an Proyek Infrastruktur

Per-UU-an yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi selain dari Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres No 54 Tahun 2010 s/d perubahan ke-empat Perpres No 04 tahun 2015, kita tidak dapat melepaskan dari per-uu-an yang langsung berkaitan dengan pekerjaan konstruksi. Undang-Undang No 18 tahun1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No 59 tahun 2010 tentangperubahan Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2000. Ketentuan lain (internasional) yang mengatur kontrak rancang bangun adalah FIDIC Condition of Contract for Plant, Design and Build (Yellow Build) sebagaimana yang diamanatkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak M Basuki Hadimuljono didalam sambutannya 1 Januari 2015 pada peluncuran buku Persyaratan Umum Kontrak untuk Instalasi dan Rancang Bangun yang merupakan terjemahan dari FIDIC Condition of Contract for Plant, Design and Build Yellow Build) karena kebutuhan akan persyaratan umum kontrak Instalasi dan Rancang Bangun sejalan dengan Program Pemerintah untuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan dengan Kontrak Rancang Bangun pada era 2015-2019 ini.

II.1.Pengertian Jasa Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi /Terintegrasi.

Pasal 1 ayat 1 dan 2 UU No 18 tahun 1999 yang dimaksud Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi Pengawasan pekerjaan konstruksi; Sedangkan Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain; Selanjutnya menurut Perpres No 54 tahun 2010 sd perubahan ke-empat Perpres No 04 tahun 2015 yang dimaksud Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.Dari pengertian tersebut jasa konstruksi merupakan rangkaian dari jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan yang dapat terpisah atau terintegrasi sebagaimana diatur didalam Perpres No 54 tahun 2010 pasal 50 ayat 2 huruf d dan ayat 6 pasal 54 ayat 2 serta PP No 29 pasal 20 ayat 1,2 dan pasal 13 ayat 1 yaitu dalam hal pekerjaan terintegrasi, kontrak kerja konstruksi dapat dituangkan dalam 1 (satu) kontrak kerja konstruksi dan dilakukan dengan cara pelelangan terbatas yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau Pengawasan.

II.2. Dasar Pemilihan Kontrak Rancang Bangun

Tertuang didalam PP No 29 tahun 2000 Pasal 13 butir 2 bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan dengan layanan jasa konstruksi secara terintegrasi adalah pekerjaan yang :

a. bersifat kompleks;

b. memerlukan teknologi tinggi;

c. mempunyai risiko tinggi; dan

d. memiliki biaya besar.

Pada pasal 1 ayat 15 Perpres No 54 tahun 2010 yang dimaksud Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selanjutnya pada penjelasan pasal 6ayat 1 huruf b PP No 29 tahun 2000 yang dimaksud pekerjaan dengan teknologi tinggi adalah pekerjaan konstruksi yang dalam pelaksanaannya banyak menggunakan peralatan berat dan tenaga ahli maupun tenaga terampil sehingga merupakan pekerjaan yang resiko tinggi dan memiliki biaya yang besar.

II.3 Dasar Pemilihan Kontrak Rancang Bangun bersifat Lumpsum

Pada pasal 21 ayat 1 PP No 29 tahun 2000 yang dimaksud kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Lump Sum merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah

Selanjutnya pada pasal 21 ayat 2 PP No 29 tahun 2000 yang dimaksud kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 2 merupakan kontrakjasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia jasa.

Dengan demikian mengingat pekerjaan konstruksi rancang bangun resiko tinggi dan memiliki biaya yang besar sesuai penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf b PP No 29 tahun 2000 yang dimaksud pekerjaan dengan teknologi tinggi adalah pekerjaan konstruksi yang dalam pelaksanaannya banyak menggunakan peralatan berat dan tenaga ahli maupun tenaga terampil sehingga merupakan pekerjaan yang resiko tinggi dan memiliki biaya yang besar maka lebih tepat menggunakan kontrak lumpsum (resiko sepenuhnya ditanggung penyedia jasa).

Penulis: Ir RIAD HOREM Dipl HE

Purnakarya 2013 Kementerian PU Gol IV/e

Direktur Sanggahdan Monev (2008-2013) LKPP