SIAPA SIH YANG HADIR DALAM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI?

Posted on 10.30 Under 0 komentar

Banyak muncul pertanyaan tentang siapakah yang sebenarnya hadir dalam pembuktian kualifikasi? Pertanyaan ini mungkin tentu  wajar, karena dari Pepres 54 Tahun 2010 sampai dengan Pepres Nomer 4 Tahun 2015 tidak ada satu pasal pun yang tegas siapa yang harus hadir dalam pembuktian kualifikasi, sehingga wajar juga teman teman Pokja bingung siapa yang sebenernya hadir  atau setidaknya dapat  hadir dalam pembuktian Kualifikasi.

Pembuktian kualifikasi dan kapan pembuktian kualfikasi dilakukan

sebelum kita membahas tentang pembuktian kualifikasi, tentunya kita harus tahu apa sih tujuan pembuktian kualifikasi dan kapan pembuktian kualfikasi dilakukan.
Sesuai Lampiran Perka Nomer 14 Tahun 2012 sebagai Petunjuk Teknis Pepres Nomer 70 tahun 2012, Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta rekamannya.
Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah tahapan evaluasi kualifikasi. Dalam Intruksi Kepada Peserta ( IKP ) , Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang tentunya sudah lulus evaluasi penawaran, dan selanjutnya dilakukan  evaluasi kualifikasi terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). Evaluasi Kualifikasi adalah  proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.
Bagaimana tata cara evaluasi  kualifikasi? Pada Bab VIII sudah dijelaskan yaitu ,Pokja ULP memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada aplikasi SPSE dalam hal:
  1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan
  2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
Kelengkapan data kualifikasi dan persyaratan kualifikasi hanyalah berupa isian yang diisi oleh peserta pada sistim SPSE,ini salah satu amanat pasal 56 ayat 11,Pokja ULP diminta wajib menyederhanakan proses kualifikasi tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.  Maka dari itu terhadap peserta yang lulus tahapan evaluasi kualifikasi, akan diundang dalam pembuktian kualifikasi untuk melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah  dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta rekamannya sesuai data data yang sudah di evaluasi pada tahapan evaluasi kualfikasi.

Pembuktian Kualifikasi

Sebelum kita membahas siapa yang hadir dalam pembuktian kualifikasi, mari kita mencoba untuk melihat pentingnya  kehadiran seorang direktur atau yang ada dalam akte perusahaan dari  saat proses pengadaan barang dan jasa sampai Penandatangan Kontrak.

Pada Saat Pendaftaran.

Pada saat pelelangan dilakukan secara konvesional ( Lelang Manual ). Perka Nomer 14 Tahun 2012, yang hadir saat pendaftaran adalah “
  1. Direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi
  2. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar
  3. pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar.
Pada saat Pelelangan secara elektronik :
Penyedia barang dan jasa mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran dan formulir keikutsertaan sebagai penyedia barang dan jasa.
Pada gambar diatas, sudah jelas yang melakukan pendaftaran adalah Pimpinan atau direksi perusahaan dan selanjutnya akan mendapat user id . User id adalah User IDadalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE. Jadi dapat disimpulkan perbedaannya antara sistim manual dan elektronik adalah, untuk elektronik maka wajib direktur atau direksi perusahaan yang namanya tertuang dalam akte perusahaan yang melakukan pendaftaran.

Pada Saat dibutuhkan Klarifikasi

Pada saat dilakukan nya tahapan pemilihan yaitu baik pada tahapan evaluasi penawaran dan pada tahap evaluasi kualifikasi, dalam SBD IKP, sudah memberikan dasar kepada Pokja dalam hal ragu dan kurang jelas terhadap penawaran peserta untuk melakukan klarifikasi. Klarifikasi tentunya dilakukan dengan dua cara , yaitu dapat dilakukan klarifikasi tidak secara langsung ( pertelpon ) atau dengan mengundang penyedia untuk mendapatkan penjelasan terhadap dokumen penawaran yang kurang jelas.
Apabila dalam evaluasi terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta.
siapa yang dapat hadir dalam klarifikasi ini? yang hadir tentunya peserta ( direktur/direktris ) , namun tidak terbatas kepada direktur/direktris saja, karena untuk hal hal teknis, perusahaan tentunya memiliki pegawai tetap/tenaga teknis/staf teknis yang memiliki tugas untuk membuat penawaran teknis dan tentunya bertugas memberikan penjelasan teknis pada saat dibutuhkan klarifikasi terkait penawaran yang kurang jelas. Personil teknis/staf teknis yang hadir tersebut tentunya harus mendapat surat kuasa dari perusahaan ( direktur ) untuk memberikan penjelasan teknis ( klarifikasi ). Jadi kesimpulannya adalah tidak wajib direktur, sepanjang dapat surat kuasa dari perusahan, maka dapat dilakukan oleh staf teknis perusahaan.

Pada Saat Klarifikasi negosiasi  teknis dan harga

Pada Ketentuan Pepres Nomer 4 Tahun 2015, Klarifikasi teknis dan harga menjadi aturan baru dalam hal penawaran yang masuk kurang dari 3 penawaran.  Klarifikasi Negosiasi teknis dan harga bukan merupakan aturan baru juga, hal ini sering dilakukan pada saat pengadaan langsun, penunjukan langsung atau ekatalog. Sebelum kita membahas siapa yang wajib hadir dalam klarifikasi negosiasi teknis dan harga, tentunya kita harus memahami tujuan dilakukannya negosiasi teknis dan harga ini, karena dari tujuannya kita akan tahu siapa yang harus diundang.
Negosiasi ditujukan untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan penyedia, Negosiasi dilakukan bukan saja untuk mencapai kesepakatan tentang harga dan kualitas teknis barang/jasa tetapi untuk memperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
dari sisi tujuan tentunya kita akan tahu siapa yang wajib hadir dalam klarifikasi negosiasi teknis dan harga, dimana outputnya adalah mendapatkan KESEPAKATAN. Berbicara kesepakatan, maka pastinya akan ada KEPUTUSAN.  berdasarkan tersebut, maka yang   di undang tentunya orang yang memiliki kewenangan memberi KESEPAKATAN dan KEPUTUSAN, yaitu tentunya dalah direktur/seseorang yang namanya tercantum dalam akte perusahaan. Namun karena juga berbicara teknis , maka dalam surat undangan, sedapatnya agar direktur menghadirkan pula staf teknis untuk memberikan bantuan teknis pada saat tahapan berlangsung.Bilamana direktur/direksi tdak dapat hadir, maka dapat saja dihadiri pihak lain   yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar , sepanjang mendapat kuasa yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian.

Lanjut loncat pada saat Kontrak

Penandatangan Kontrak dilakukan 14 hari setelah SPBJ diterbitkan Pasal 86 ayat 3
Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ.
siapakah yang hadir untuk penandatangan kontrak?
  • Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai
    dengan peraturan perundang-undangan.
  • Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar , dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa atau  pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
dapat disimpulkan, maka yang hadir dalam penandatangan kontrak adalah sesuai pihak pihak diatas (pasal 86 ayat 5 dan 6 )
Berdasarkan semua penjelasan diatas, dimana ada beberapa tahapan yang sudah diatur jelas dan ada beberapa tahapan yang tidak diatur tegas. Yang diatur jelas dan dituangkan dalam Juknis ataupun peraturan pengadaan adalah, hanya pada saat pendaftaran dan pada saat penandatangan kontrak.
Namun walupun secara tegas tidak diatur petunjuknya , kita harus kembali melihat arti dari peserta/penyedia barang dan jasa. sesuai pasal 1 ayat 12 , penyedia brang dan jasa adalah adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Yang namanya badan usaha tentunya ada direktur , kepengurusan dan pegawai tetap, dan pada pasal 19 ayat 1, penyedia harus memiliki perijinan usaha. Tentunya yang namanya ijin usaha harus tertuang nama pemilik yang sama dengan yang ada dalam akte perusahaan, sesuai syarat kualifikasi yang mempersyratkan akte perusahaan. maka dari itu, yang hadir dalam undangan apapun, baik saat kalrifikasi, klarifikasi negosiasi teknis dan harga, pembuktian kualifikasi dan  penandatangan kontrak adalah tetap mengacu pada pasal 86 ayat 5 dan 6, yaitu direktur atau dapat saja tidak dihadiri oleh  direktur/Direksi yang  namanya disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar , sepanjang mendapat kuasa dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar, untuk menghadiri pembuktian kualifikasi.
Akhir kata, semoga dapat bermanfaat.


About SGI

Sanagi Group Indonesia (SGI) . Learn more about SGI here and connect with SGI community in Twitter,Facebook


0 komentar