Lagi, Kinerja ULP Lutim Disorot

Posted on 02.34 Under 0 komentar

SGI - Aroma terjadinya dugaan kongkalikong pada pelelangan paket proyek di Luwu Timur kembali merebak. Setelah tahun lalu Pokja ULP memenangkan Perusahaan yang masuk dalam daftar hitam LKPP,  Awal tahun ini dipelelangan Perdananya,
Pokja konstruksi ULP Luwu Timur kembali sukses memenangkan Perusahaan yang sertifikat Badan Usahanya (SBU)-diduga telah Habis Masa Berlakunya dan Perusahaan yang Klasifikasinya tidak memenuhi syarat untuk paket yang dilelangkan.
Hal ini diungkapkan Pemerhati Tender Luwu Raya, Erwin R. Sandi dalam rilisnya yang diterima redaksi Kabarluwu.com, Sabtu, (3/4/2015).
“Perusahaan yang sertifikat Badan Usahanya (SBU)-diduga telah Habis Masa Berlakunya dan Perusahaan yang Klasifikasinya tidak memenuhi syarat untuk paket yang dilelangkan tetap dimenangkan Pokja”, ungkap Erwin.
“Berdasarkan Hasil penelusuran kami di portal lpjk.net, pemenang salah satu paket lelang Pekerjaan Drainase dengan Nilai HPS diatas Rp1 miliar adalah perusahaan yang pada sub bidang SI001 klasifikasinya hanya K1. hal ini jelas melanggar UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Usaha Konstruksi dan Permen PU No. 8 Tahun 2011 tentang Pembagian klasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi yang mana Pada lampiran 3 Permen tersebut di Jelaskan Bahwa Batasan Nilai Pekerjaan Untuk Perusahaan dengan Sub Kualifikasi K1 maksimum Rp1 milyar,” lanjutnya.
Ketika hal ini dikonsultasikan ke LKPP yang ditembuskan ke Direktorat Advokasi dan Penyelesaian sanggah Wilayah II dia mengaku bahwa sub kualifikasi harus berdasarkan pada lampiran Permen PU No. 8/2011. untuk Paket yang bernilai 1 M s/d 1,75 M diperuntukan bgagi perusahaan Kualifikasi kecil Sub kualifikasi K2 dan K3. Seharusnya Pokja ULP dalam menyusun dokumen pengadaan/pelelangan mempersyaratkan hal itu.
Erwin menilai  Pokja Konstruksi ULP Luwu Timur Tidak memahami  prosedur Pengadaan sebagaimana yang diatur pada peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Usaha Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian klasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
Disamping memenangkan Perusahaan yang Sub kualifikasinya belum memenuhi syarat dengan paket yang dilelang, Pokja Konstruksi ULP Juga dipaket lainnya memenangkan perusahaan yang Sertifikat Badan usahanya diduga telah berakhir masa berlakunya.
“Harusnya Pokja ULP Lebih jeli dalam melakukan Evaluasi lelang. Dari tahun ke tahun persoalan yang dihadapi dan terjadi dalam proses lelang di Luwu Timur masih masalah klasik, Kita sudah bosan mendengar persoalan ULP dari tahun ke tahun itu-itu saja,” tandas Erwin.
Sementara itu Muhammad Rikmal, ST selaku Ketua pokja Konstruksi ULP Luwu Timur yang coba dihubungi untuk konfirmasi via telpon, handphonenya dalam Keadaan tidak aktif. (*/nick)


About SGI

Sanagi Group Indonesia (SGI) . Learn more about SGI here and connect with SGI community in Twitter,Facebook


0 komentar